Betang Muda Peduli

Betang Muda Peduli merupakan komunitas pemuda di Kalimantan Tengah yang peduli pada masa depan anak-anak di daerah. Eksistensi mereka pada kegiatan pengabdian masyarakat, pendidikan, seni, budaya dan lingkungan. Kami membuka pintu sangat lebar bagi pemuda kreatif Kalimantan Tengah untuh bergabung. Mari kita lestarikan budaya kita PEDULI dan BERBAGI menuju Kalimantan Tengah BERKAH.

https://www.instagram.com/betangmudapeduli/?hl=en

Menggugat Keadilan Sosial di Indonesia (Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2017)

Pilkada Jakarta memang sudah berakhir, namun demikian dampak yang dirasakan setelahnya seolah masih menjadi bola panas yang mengguncang diskursus publik di daerah. Aksi-aksi di beberapa daerah menggambarkan bola panas masih menggelinding dengan skala yang masih sukar untuk diprediksi. Isu tentang toleransi vs intoleransi, suka tidak suka menjadi isu sentral belakangan ini karena sebagian oknum haus kekuasaan memanfaatkan sentimen identitas demi kepentingannya. Kedewasaan demokrasi kita sedang diuji dalam menghadapi polemik terkait politik identitas tersebut.

Sangat disayangkan polemik politik identitas sebagai dampak Pilkada Jakarta sudah melampaui batas-batas wilayah di Indonesia sehingga toleransi yang kita rawat tengah berada di ujung tanduk. Kini di beberapa daerah kriminalitas kian meningkat kemudian muncul (kembali) kelompok separatis yang mengancam NKRI dan ekspresi lainnya yang menggambarkan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

            Bila kita cermati dengan seksama polemik tersebut sejatinya berpangkal pada ketimpangan dan ketidakadilan sosial di Indonesia. Klimaks dari hal tersebut adalah lahirnya rasa saling tidak percaya (distrust) baik antar warga bangsa Indonesia maupun antar rakyat vs penguasa. Sila kelima dari Pancasila dengan tegas dan meyakinkan bahwa keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu mutlak adanya. Maka kewajiban bagi negara untuk menjamin keadilan tersebut merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

            Merujuk catatan Profesor Mudrajad Kuncoro, selama lebih dari 5 dasawarsa terakhir tren ekonomi Indonesia masih cenderung terpusat secara geografis ke Kawasan Barat Indonesia (KBI). Data BPS hingga triwulan II 2016 menunjukkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 58,81 persen, diikuti Pulau Sumatera sekitar 22,02 persen. Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya menyumbang sekitar 7,61 persen. Dengan kata lain, ketimpangan antar wilayah dan pulau (masih) terus berlangsung.

            Indikator yang juga sering dipakai untuk mengukur ketimpangan pembangunan adalah indeks rasio gini. Ketimpangan distribusi pendapatan yang kian menganga lebar juga tercermin dari rasio gini yang menunjukan angka yang masih tinggi. Menurut Sri Mulyani, ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini dapat dilihat dari masih tingginya gini rasio, yaitu menggambarkan ukuran ketimpangan dengan nilai berkisar antara nol hingga satu. Makin tinggi indeks gini, menunjukkan besarnya ketimpangan. Rasio Gini Indonesia saat ini mencapai 0.39 dan menurutnya itu masih sangat tinggi dan mengkhawatirkan.

            Berdasarkan survei Asian Development Bank (ADB), dari jumlah sekitar 240 juta penduduk, 20 persen merupakan kelompok kaya. Meskipun persentasenya paling sedikit, namun kelompok ini yang menikmati porsi terbesar dari hasil pembangunan, yakni mencapai 48 %. Kelompok menengah yang sekitar 40 % dari populasi, menikmati sekitar 36 % kue pembangunan. Sedangkan 40 % kelompok masyarakat hampir miskin, miskin, dan sangat miskin, ternyata hanya menikmati 16 % kue pembangunan.

            Data dan fakta diatas sudah lebih dari cukup menggambarkan ketidakadilan sosial di Indonesia. Persoalan demikian menurut penulis yang menjadi pangkal dari persoalan mengapa ‘kegaduhan’ pasca pilkada Jakarta masih sangat terasa di sebagian besar daerah di Indonesia. Fenomena begal/gangster yang kian meresahkan kita belakangan ini salah satu faktor pemicunya adalah kesenjangan sosial. Pun demikian dengan munculnya gerakan-gerakan separatis yang merongrong kedaulatan NKRI. Penulis meyakini persoalan kesenjangan sosial, ekonomi, pendidikan yang tidak merata berjalin kelindan dengan munculnya fenomena tersebut.

Mengobarkan (Kembali) Api Pancasila

            Pancasila tidak sekadar konsep, tetapi kedalaman makna dan materinya haruslah diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pun Pancasila bukan sekadar teori hampa, melainkan mempunyai kekuatan sebagai pemersatu bangsa untuk mencapai peradaban yang adiluhung.

            Ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang telah diuraikan sungguh sangat parah mengoyak sila ke-5 Pancasila. Pelbagai fenomena tersebut secara masif menjadi keprihatinan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Tidak mengherankan jika Pancasila kini menjadi dasar negara yang hanya sekadar formalitas. Hal itu dikarenakan bahwa Pancasila tidak diamalkan sebagai pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur dalam berbangsa dan bernegara.

            Yudi Latif (2014) melalui bukunya yang berjudul Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan, menggagas pengamalan Pancasila secara konkret. Menurut dia masyarakat adil dan makmur adalah tujuan terakhir dari revolusi Indonesia. Sedangkan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan merupakan bukti paling nyata dari idealitas Pancasila. Jalan untuk mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidak saja mengandalkan peran negara secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan.

Melalui kapasitasnya masing-masing, mereka harus bergotong-royong memajukan kesejahteraan umum, membasmi kemiskinan, mengembangkan jaminan pelayanan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara disertai dukungan rasa tanggung jawab yang besar sebagai negarawan. Penulis optimis melalui semangat Hari lahir Pancasila menjadi momen yang tepat bagi titik balik dari jurang ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia. Pancasila terkhusus Sila ke-5 yang belakangan ini seolah kehilangan makna urgen untuk dikobarkan lagi api semangatnya!

http://kalteng.prokal.co/read/news/39180-refleksi-hari-lahir-pancasila-1-juni-2017-menggugat-keadilan-sosial-di-indonesia.html

Radikal Melawan (Penyalahgunaan) Narkoba

Pada hari Senin (18/09/2017) penulis turut hadir dalam acara Pembinaan Fasilitator Pendidikan Tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Pendidikan. Acara yang diprakarsai oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangkaraya ini mengundang  perwakilan kemahasiswaan dan dosen/tenaga pendidikan dari seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Kota Palangkaraya. Melalui Tulisan ini penulis mencoba memberikan pandangan dan sedikit refleksi dari tema besar yang diangkat pada acara tersebut, yaitu fenomena ‘darurat’ penyalahgunaan narkoba di Indonesia

Presiden RI Joko Widodo yang akrab disapa dengan Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa Indonesia sedang darurat narkoba. Gestur Jokowi juga memancarkan kegeraman dan ketegasan dalam memberantas peredaran narkoba ini. Jokowi memerintahkan kepada POLRI dan BNN bertindak tegas kepada para penghamba narkoba. Meskipun demikian, sampai saat ini upaya meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba belum mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan, kini ada tendensi bahwa Indonesia menjadi wahana yang paling subur bagi jaringan narkotika internasional.

Merunut data dan fakta saya kira pernyataan tersebut yang menyatakan ‘perang’ terhadap narkoba tersebut relevan adanya. Mengapa demikian, bila kita merujuk data dan fakta terkait, semisal merujuk data BNN saat ini diperkirakan 4 juta rakyat Indonesia adalah pemakai narkoba. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbanyak di ASEAN dari segi jumlah. Selanjutnya, menurut kepala BNN Budi Waseso, 33-50 orang per hari meninggal karena barang laknat tersebut.

Adapun penyalahguna narkoba pada pada usia 10-59 tahun sebesar 4 juta jiwa. Angka ini meliputi 1,6 juta juta orang yang coba-coba pakai, 1,4 juta orang teratur pakai dan sekitar 934 orang telah menjadi pecandu. Dari segi gender, 74,5% lebih didominasi oleh pria dan selebihnya 25,49% wanita yang menggunakan narkoba.

Lebih lanjut data berdasarkan data BNN medio Juli 2017 publik terhenyak, setidaknya terungkap kasus narkoba dalam skala besar yang melibatkan jaringan narkoba internasional, yaitu  penangkapan jaringan narkoba internasional dari Taiwan oleh aparat gabungan dari Polda Metro Jaya dan BNN di Pantai Hotel Mandalika, Banten. Aparat berhasil meringkus 3 (tiga) tersangka warga negara asing (Taiwan) dan menyita barang bukti 1 ton narkoba jenis sabu. Masyarakat tentu mengapresiasi kinerja luarbiasa aparat, sungguhpun begitu tetap saja barang bukti 1 ton itu seakan tak mampu terjamah oleh akal pikiran kita yang awam.

Kabar terbaru dari Kendari, Sulawesi Tenggara sekitar 53 anak dan remaja masuk rumah sakit karena berperilaku ane bak prang gila setelah menenggak pil yang belakangan diketahui sebagai Pil PCC (Paracetamol, Caffeine, dan Carisoprodol). Kasus ini cukup menggemparkan, bahkan satu orang dkabarkan meninggal dunia (Republika, 14/9/2017). Pil PCC yang menyebabkan penggunanya menjadi kejang-kejang tersebut ramai dikaitkan engan narkoba jenis baru yaitu ‘flakka’ karena efek keduanya dinilai mirip. Namun, belakangan BNN memastikan keduanya berbeda.

Narkoba tidak memandang status sosial dan pekerjaan, narkoba menjadi ancaman serius seluruh elemen masyarakat. Data BNN terkait pengguna narkoba menyebutkan, sebanyak 50,34 % pengguna narkoba di Indonesia saat ini adalah pekerja usia produktif (swasta dan pemerintahan),  sebanyak 27,32 % lainnya adalah pelajar dan mahasiswa. Sementara 22,34 % tidak bekerja. Menarik jika menelisik data tersebut, mahasiswa berada di posisi kedua golongan yang rawan penyalahgunaan narkoba.

Peran Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan dalam tulisan ini dipersempit menjadi perguruan tinggi/universitas dengan tujuan agar analisis terarah dan fokus. Universitas yang berisikan generasi muda penerus bangsa justru kini menjadi target empuk pengedar narkoba. Tentu hal ini sangat memprihatinkan, karena Indonesia kini sedang ber-ijtihad menyongsong ‘harta karun’ berupa bonus demografi. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif (15-64 tahun), sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045 (BKKBN, 2/6/2017).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, mulai dari kegiatan pemberantasan antara lain melalui pengungkapan jaringan penyelundupan narkotika dan penggrebekan pabrik gelap narkotika, kegiatan pencegahan antara melalui kampanye nasional program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta kegiatan rehabilitasi.

institusi pendidikan merupakan garda terdepan kebijakan implementasi program P4GN yang didengungkan oleh BNN.  Berikut beberapa hal yang urgen untuk dilakukan oleh universitas, yaitu: Pertama, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian kepada civitas akademika dan mahasiswa untuk tidak terlibat dan melibatkan diri dalam jeratan narkoba. Aksinya bisa berupa memperbanyak pemasangan leaflet yang berisi pesan P4GN pada titik-titik utama di kampus (universitas). Langkah konkritnya juga dengan menseleksi dan mengangkat Duta P4GN dari kalangan mahasiswa sebagai ‘agent’ bertugas mendifusikan kampanye P4GN kepada mahasiswa lainnya.

Kedua, memperkuat komitmen P4GN yang diterjemahkan melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, seperti menyisipkan materi P4GN pada mata kuliah yang relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Agama Islam (Kemuhammadiyahan). Ke depan juga universitas melalui fakultas bisa membuat MoU dengan BNN terkait integrasi mata kuliah anti narkoba ke dalam Kurikulum pengajaran ke mahasiswa. 

            Ketiga, mendorong mahasiswa untuk aktif di Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) maupun Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Selanjutnya, mengarusutamakan acara-acara seperti sosialisasi dan seminar tentang P4GN dengan menggandeng BNN dalam event kemahasiswaan. Fasilitator pendidik (Kemahasiswaan dan Dosen) wajib urun tangan bersama untuk  memotivasi mereka. Keempat, mendorong riset tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa melalui Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM). Fenomena ini bisa diteliti melalui berbagai disiplin ilmu, seperti sosial, ekonomi, kesehatan sampai kebijakan publik. Melalui riset diharapkan mampu memunculkan temuan serta gagasan terkait program P4GN.

Yang terakhir, barangkali dapat digarisbawahi bahwa radikal tidak hanya mengandung konotasi negatif, justru bagi kesuksesan implementasi P4GN di institusi pendidikan kita butuh cara-cara yang radikal seperti diatas. Wallahualambisshawab

Menaruh Harap Calon Independen


Pemilihan Kepala Daerah atau yang familiar disebut Pilkada adalah konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi. Pasal 18 ayat 4 amandemen kedua UUD 1945 secara gamblang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Setelah UU No.12 tahun 2008 atas perubahan UU No.32 tahun 2004 peta model kontestasi politik yang kita miliki berubah. Pemimpin daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota boleh memilih pemimpinnya secara langsung meskipun tanpa ‘perahu’ partai politik atau yang akrab disebut dengan pencalonan perseorangan (independen).

Calon Independen bisa dartikan sebagai seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai kandidat pada kontestasi Pilkada dengan tidak melalui partai politik. Telah banyak studi yang menggambarkan bahwa calon independen dapat meningkatkan konsolidasi demokrasi oleh keternukaan politik dan membawa iklim kompetitif dalam sebuah perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Calon independen dinilai sebagian kalangan menjadi alternatif ditengah kegamangan publik terhadap partai politik. Bagaimana tidak angka ketidakpercayaan publik terhadap partai politik masih tinggi, seperti hasil survey yang dipublikasikan oleh IndoBarometer bahwa sebanyak 51,3 % masyarakat menilai politik buruk. Masifnya ketidakpercayaan itu juga berdampak terhadap tingkat kedekatan masyarakat kepada partai, sebanyak 62,9 % masyarakat masih merasa tidak dekat dengan partai.

Fenomena Deparpolisasi atau Disfungsi Parpol?

Sungguhpun demikian fenomena calon independen dalam kontestasi Pilkada menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Mengambil contoh memanasnya perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta lalu, dimana calon gubernur pada saat itu ‘Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon petahana dengan tegas menyatakan akan maju menggunakan jalur independen agar terbebas dari sandera ‘mahar’ politik.

Pernyataan tersebut sontak menimbulkan polemik, bahkan elite Senayan pun dibuat gaduh dan konon hal inilah yang memicu mereka memunculkan wacana untuk menaikan syarat dukungan untuk calon independen menjadi 15-20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya 6,5 – 10 persen, menurut sebagian kalangan hal ini bertujuan menjegal kemunculan calon independen?  

            Fenomena seperti ini biasa disebut sebagai deparpolisasi, yaitu sebuah gejala psikologis berupa ketidakpercayaan publik (public untrust) atas eksistensi partai politik sebagai tiang penyangga bangunan demokrasi yang bermartabat dan sebagai arena produksi kader calon pemimpin bangsa.

Deparpolisasi merupakan buah dari parpol yang ‘alpa’ dalam memperjuangkan aspirasi politik publik. Deparpolisasi harusnya dipandang sebagai kritik atas realitas yang menunjukan disfungsi partai politik membangun basis politik yang mengakar dan produksi kader parpol yang mumpuni. Parpol terlalu sibuk mengurus intrik (akrobat politik) dirinya sendiri sehingga puncaknya parpol dianggap belum mampu menjadi jawaban bagi masalah publik secara holistik.

Kalkulasi Calon Independen

            Jelang Pilkada serentak 2018, banyak kalangan yang memprediksi pencalonan jalur independen bakal sepi peminat karena persyaratan yang diperketat dan masih mengguritanya oligarki partai politik. Namun, tidak demikian di Kota Palangka Raya, Pilkada serentak yang akan dihelat 27 Juni 2018 diprediksi bakal seru dan ramai.

Sejauh pemantauan penulis telah ada 6 calon independen yang telah menyerahkan berkas ke KPU Kota Palangka Raya untuk melamar menjadi Calon Walikota-Wakil Walikota. Ke-6 pasangan calon dari jalur perseorangan ini adalah pasangan Rusliansyah-Rogas Usup, Yuliastry-Munir, Nampung-Budi Santoso, Dagut-Fitriadi Yusuf, Rizky Mahendra-Daryana, dan Herninson I Nahan-Tamliannor (KPU Kota Palangka Raya).

Ramainya calon independen ini tentu kita berharap bukan bertujuan deparpolisasi atau bahkan yang lebih parah disfungsi partai politik. Namun, ini merupakan langkah ataupun upaya masyarakat (baca: calon independen) dalam memperkuat sistem demokrasi yang aspiratif dan partisipatif. Lebih jauh munculnya calon independen bisa menjadi ‘sparring partner’ bagi partai politik. Puncaknya publik berharap partai politik bisa lebih mengkoreksi diri untuk kembali menggaet kepercayaan publik.

            Tantangan calon independen dalam kontestasi ke depan tentu sangat berat. Calon independen wajib rasional dalam mengukur dan menghitung peluang mereka agar sanggup memenangkan kontestasi Pilkada. Di era liberalisasi demokrasi sekarang sudah barang tentu membutuhkan ongkos politik yang tinggi (high cost politics). Maka mereka mau tidak mau, suka tidak suka dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam meningkatkan elektabilitasnya.

            Keterpilihan calon independen ke depan bergantung pada 3 faktor kunci. Pertama, Para calon independen wajib aktif merepresentasikan diri sebagai calon yang punya karakteristik kuat, idealis, bersih, peduli, prestasi serta dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain meminjam istilah Hidayat “Calon Independen: Tak Melulu Soal Partai Politik” (Geotimes, 20/09/2017) mengatakan bahwa mereka yang independen hanya berbakti pada sponsor utama, yakni rakyat sebagai pemilih.

            Kedua, kerja keras memupuk modal sosial. Sang calon independen harus bersegera kerja keras untuk membangun kepercayaan (trust) masyarakat, kerja keras membangun kedekatan dengan masyarakat (norm), dan kelihaian strategi memasarkan diri demi mendulang dukungan masyarakat (social networking). Ketiga, faktor terakhir adalah kecakapan (calon independen) dalam mentransformasikan isu-isu kekinian sosial masyarakatke dalam sebuah rumusan aksi berupa solusi nyata.

Pada akhirnya masyarakat layak menaruh harapan besar calon independen menjadi gerbong utama perubah keadaan sistem pemerintahan yang lebih efektif, kredibel, transparan, responsif, melayani dan adil terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat. Terkhusus di Kota Palangka Raya. Semoga!

URL :      http://epaper.radarsampit.net/arsip/byTanggal/2017-12-04

Menyoal Harga Cabai yang Kian ‘Pedas’


Kamis, 12 Januari 2017 00:58

Oleh: FARID ZAKY YOPIANNOR, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Peneliti Muda Institute of Regional Development & Political Studies Indonesia

Kado pahit di awal tahun 2017 bagi masyarakat Indonesia kini bertambah lagi. Setelah pemerintah secara sepihak menaikkan tarif pengurusan surat tanda kendaraan bermotor, menaikkan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kini yang terbaru pasokan bahan makanan, yakni cabai.

Cabai tak hanya rasanya yang pedas. Komoditas yang menjadi salah satu bahan pelengkap utama dalam masakan ini, harganya juga terasa sangat ‘pedas’ untuk kantong. Harga cabai saat ini sudah tidak lagi pantas disebut naik. Lebih tepat kalau disebut harga cabai terus meroket. Kini, harga komoditas cabai terus mengalami peningkatan dan diikuti komoditas pokok lainnya. Sontak saja, reaksi dari masyarakat sangat hebat. Hal ini dimaklumi sebab kenaikan-kenaikan yang terjadi adalah pada konsumsi vital masyarakat.

Jagat maya pun tak kalah bereaksi menanggapi hal tersebut. Beragam komentar tersaji, menurut mereka jumlah penduduk miskin di Indonesia akan bertambah akibat kenaikan harga pangan (cabai). Kontribusi bahan makanan terhadap kenaikan garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Mengutip harian Kompas, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, harga cabai di beberapa daerah terpantau sudah cukup tinggi. Di Kalimantan sudah Rp 150 ribu per kilogram (kg), di Jawa Barat yang sentra cabai saja harganya sudah di atas Rp 100 ribu per kg. Kalau di DKI Jakarta masih di kisaran Rp 100 ribu sampai Rp 110 ribu per kg.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berujar, persoalan kenaikan harga cabai akhir-akhir ini bukanlah disebabkan oleh minimnya produksi, karena produksi cabai di sejumlah sentra produksi sangat melimpah. Merujuk data Kementerian Pertanian, produksi cabai merah per Januari-Desember 2016 mencapai 1.209.454 ton. Sementara pada sisi konsumsi cabai, pada periode yang sama sebesar 914.827 ton, ditambah kehilangan hasil produksi sebesar 63.738 ton. Maka, bisa disimpulkan produksi cabai sejatinya mengalami surplus. Jika demikian kenapa harga terus meroket?

Revitalisasi Peran Bulog

Menurut sebagian pengamat pangan Indonesia, harga cabai yang terus meroket tersebut bermuara dari lambatnya penanganan pemerintah. Selain itu, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi oleh alur distribusi pemasaran. Alur distribusi cabai berbeda dibanding beras, bila lahan produksi beras menyebar di banyak tempat, tidak demikian dengan cabai yang sentra produksinya tidak semua ada di seluruh daerah Indonesia.

Kemudian, faktor berikutnya adalah karena faktor cuaca (musim hujan). Cabai merupakan jenis pangan yang cepat busuk, sehingga bilamana cuaca sedang buruk maka akan berpengaruh terhadap produksi cabai.

Sebagai negara agraris, Indonesia tapi sepertinya persoalan harga cabai selalu terulang tiap tahunnya. Ironisnya, Indonesia yang memiliki lahan pertanian yang luas, kelangkaan cabai yang berdampak pada melonjaknya harga adalah sesuatu yang sangat sulit diterima akal sehat.

Fenomena tahunan ini seakan membuka mata kita bahwa sejatinya Indonesia itu mempunyai kampus pertanian yang hebat, ahli pertanian yang tersebar, kemudian lahan yang tentu saja sangat subur. Jadi, semestinya persoalan seperti ini tidak terus terulang.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Pertanian bahwa sebenarnya stok cabai kita sedang surplus, jadi faktor stok yang minim bukan menjadi faktor penyebab meroketnya harga cabai. Barangkali, persoalannya adalah pada alur distribusi antara petani dengan pedagang cabai.

Jika kita menelisik, walaupun di banyak tempat harga cabai bisa mencapai Rp 70 ribu per kg, bahkan ada yang sampai di atas Rp 100 ribu per kg, tetapi harga di tingkat petani masih bertahan di kisaran Rp 18 ribu sampai Rp 20 ribu per kg. Pedagang cabai ternyata memiliki keuntungan yang lebih besar daripada para petani cabai itu sendiri.

Di sinilah harus ada lembaga penyangga, yang membeli hasil panen petani dalam jumlah banyak lalu disimpan. Hal ini untuk meminimalisir pasar komoditas yang biasa mematok harga melewati batas kewajaran. Peran lembaga penyangga ini biasa dilakukan Perum Bulog.

Semangat awal dibentuknya Perum Bulog adalah untuk stabilisasi harga pangan. Sebagai stabilisator harga pangan, di pundaknya dibebankan dua misi heroik. Pertama, melindungi konsumen, utamanya warga miskin dan kaum marjinal perkotaan dari melambungnya harga pangan. Kedua, melindungi petani dari keterpurukan harga jual komoditas pangan hasil panen, utamanya saat panen raya.

Peran Bulog mesti divitalkan kembali, terutama fungsi pengawasan terhadap alur distribusi pemasaran. Fenomena harga cabai yang meroket harus dilihat secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir.

Faktanya adalah selain masyarakat sebagai konsumen yang merasakan dampak meroketnya harga cabai, di sisi lain petani pun ternyata dirugikan oleh permainan harga. Untuk itu, penting sekali untuk pemerintah membenahi tata niaga kita yang sedang ‘sakit kronis’, sembari terus berupaya memperkuat kelembagaan petani.

Kita tentu berharap Kementerian Pertanian terus memiliki perhatian yang besar terhadap masalah cabai. Tidak hanya ketika kondisi harga cabai yang sedang meroket, tetapi juga, saat harga cabai sedang normal. Dengan begitu, pemerintah tidak terbiasa mencari jalan keluar ketika persoalan sudah muncul. Kita berharap pemerintah memikirkan jauh-jauh hari, bagaimana caranya supaya masalah seperti harga cabai yang tinggi tidak terjadi. Pemerintah jangan abai bila menyoal (harga) cabai! (*)

Link: http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/12/menyoal-harga-cabai-yang-kian-pedas?page=all

UMP Siap Menyongsong Centre of Excellence

Penulis mengunjungi Seoul Central Mosque (2017)

            Globalisasi, sebagaimana yang sering disuarakan oleh kamus globals adalah bahwa dunia kini terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain dalam lingkungan global yang tanpa batas (boarderless). Sejalan dengan apa yang dikatakan Thomas L. Friedman dalam karyanya The World Is Flat. Dia mengatakan dunia saat ini memasuki era ‘datar’ dimana koneksi antar wilayah di dunia terjalin pada apa yang dia namakan sebagai Kampung Global (Global Village). Dunia datar ditandai dengan munculnya kerjasama dan rantai jaringan seluruh dunia.  

            Era globalisasi sebagai salah satu karakter dari abad 21 membuka peluang kebebasan kepada segala sektor kehidupan untuk saling mengakses, mempengaruhi, bekerja sama sekaligus saling bersaing. Nilai-nilai perdagangan bebas (free trade) sebagai ruh globalisasi menjelma pada individu, masyarakat, lembaga sampai negara untuk berkompetisi guna memenangkan perebutan kehidupan. Globalisasi merupakan keniscayaan yang tak terhindarkan, mau tak mau, suka tak suka kita kini dihadapkan pada percaturan global di segala lini kehidupan, pun demikian dengan dunia pendidikan tinggi.

Gejala globalisasi pada pendidikan tinggi tercermin pada nilai-nilai kompetisi antar Universitas yang bukan lagi bersaing secara lokal tapi juga global. Menyambut tahun 2018, Kemenristekdikti telah aktif menyuarakan kebijakan, program dan pandangannya, untuk menghadapi Globalisasi Pendidikan dan Revolusi Industri 4.0 (Ristekdikti, 2018). Globalisasi pendidikan ini tercermin juga pada masuknya universitas – universitas luar negeri untuk beroperasi di indonesia. Kebijakan ini memunculkan pro kontra baik d kalangan akademisi maupun masyarakat luas. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meyakini, kehadiran universitas asing tidak akan melemahkan perguruan tinggi swasta (PTS) di dalam negeri. Sebab, keduanya memiliki segmen yang berbeda. Bahkan, kata dia, universitas asing bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Indonesia (Merdeka.com, 2018).

Menanggapi hal tersebut, Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah membatasi izin pembukaan perguruan tinggi asing (PTA) di Indonesia. FRI menginginkan, kampus asing yang diizinkan hanyalah kampus-kampus research university untuk kemudian ditempatkan di daerah-daerah perbatasan Indonesia. Tujuannya tak lain untuk mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia yang belum terolah dengan baik (Republika.co.id, 2018).

Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang konsisten ber-ijtihad dalam pendidikan merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan terus memperkuat branding berkemajuan dalam rangka untuk tetap eksis di era percaturan global. Muhammadiyah zaman now kian gencar menyebarkan nilai-nilai kosmopolitanisme (universalitas) yang menjelma pada internasionalisasi Muhammadiyah.

Internasionalisasi Muhammadiyah

            Menurut Prof. Azyumardi Azra, internasionalisasi sendiri harusnya diterjemahkan sebagai keunggulan, dimana keunggulan berarti menjadikan Perguruan Tinggi Muhamamdyah (PTM) sebagai Pusat Inovasi Unggulan (Center Of Excellence). Dengan menjadi Center Of Excellence, Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) bisa diakui di tingkat dunia sesuai dengan kualifikasi internasional. Sementara dalam mencapai Center Of Excellence sendiri dibutuhkan beberapa rumusan yang dijadikan langkah strategis. Ada beberapa aspek penting yang harus ditekankan dalam rumusan yang nantinya dijadikan program PTM tersebut.

Pertama, aspek tridarma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian dan pengabdian. Dalam hal pengajaran, sudah seharusnya PTM meningkatkan kualifikasi dosen. Sementara dalam ranah penelitian, Ilmu-ilmu aqliyah dan naqliyah menjadi prioritas dalam rangka misi membangun peradaban islam, selain mengarahkan penelitian untuk inovasi masyarakat dan pengembangan pemikiran melalui lembaga-lembaga otonom sebagai wadah penampungnya. Perlu disadari bahwa hingga hari ini, PTM sebagai transmisi pengetahuan belum sampai pada knowledge reproduction. Untuk menjadikan hal tersebut terwujud, maka PTM harus meningkatkan kualitas riset jadi bukan sekedar pengajaran. Terakhir, di ranah pengabdian, PTM seharusnya lebih mudah dalam mengakomodir pengabdian kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial yang terstruktur di persyarikatan.

Kedua, aspek kelembagaan. Selain menambah jaringan di dalam dan luar negeri harus diperkuat, PTM harus menerapkan prinsip Good Corporate Governance yang kredibel dan akuntabel. Manajemen kelembagaan yang tidak sehat, seperti adanya konflik internal di pimpinan PTM akan berdampak pada penurunan kualitas, karena bagaimanapun kebutuhan administrasi harus dipenuhi dengan baik.

Ketiga, Aspek yang terakhir dan tak kalah penting yakni distingsi. Bahwa, diharapkan masing-masing PTM memiliki distingsi, apa yang membedakan PTM satu dan yang lainnya. PTM harus mengembangkan satu spesialisasi atau ciri khasnya, dengan demikian masyarakat sendiri yang akan mencari. Universitas sekelas Harvard pun memiliki distingsi yang membuatnya didatangi banyak kalangan. Setelah distingsi, kolaborasi antara PTM satu dan yang lainnya penting untuk dikembangkan, karena tidak mungkin internasionalisasi tanpa berelasi.

UMP dan Spirit Berkemajuan

UMP menyongsong peradaban global dengan menerjemahkan spirit Muhammadiyah Berkemajuan ke dalam konsep Centre Of Excellence sebagai visi jangka panjang. Visi tersebut diterjemahkan UMP ke dalam misi penguatan dalam hal koneksi jaringan internasional melalui Kantor Urusan Internasional (KUI). KUI dibentuk untuk mengupayakan internasionalisasi UMP dengan melakukan pengembangan usaha kerjasama dalam berbagai jenis program dengan pihak institusi atau lembaga di luar negeri; pengembangan pelayanan terstandarisasi aktivitas internasional bagi mahasiswa dan staf asing, seperti pelayanan penerimaan, proses ijin tinggal mereka, dan proses ijin perpanjangan tinggal, pengembangan materi promosi yang dapat mempermudah pengenalan universitas dan program studi di dunia internasional, serta menjadi sumber informasi mengenai studi lanjut di luar negeri, beasiswa, penelitian dan kolaborasi dengan pihak luar negeri untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, pendidikan dan pembelajaran.

UMP sebagai kampus swasta terbesar di Kalimantan Tengah juga mempunyai komitmen kuat untuk menjawab tantangan global. UMP telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di beberapa negara seperti Michigan State University (East Lansing, Michigan, USA), Monash University (Australia), Holmesglen Institute (Melbourne, Australia), Victoria University (Melbourne, Australia), Kyung Dong University (KDU) di Korea Selatan, Xiaozhuang University di Nanjing (Tiongkok, Cina), University of Hawaii (Hawaii, Amerika), The Best Medical University in Taiwan, National Taipei University of Nursing and Health Sciences (Taipei, Taiwan ROC), Hsing Wu University (Cina), National Yunlin University of Science and Technology (Yunlin, Taiwan), Chia Nan University of Pharmacy and Science (Taiwan), Taipei University of Marine Technology (Taipei, Taiwan), National Quemoy University (Kinmen, Taiwan), Fathoni University (Thailand), Borneo Nature Foundation (BNF).

Dalam percaturan global yang kian sengit UMP tetap konsisten memegang teguh prinsip Act Locally, Think Globally. UMP gencar menjalin kerjasama dengan masyarakat internasional, pun demikian di dalam konteks lokal UMP terus amanah menjaga ekspektasi masyarakat Kalimantan Tengah. Dewasa ini UMP kian menjadi pusat perhatian masyarakat dan menjadi patokan utama ketika bicara isu-isu publik semisal sosial, ekonomi, politik dan kesehatan di ranah lokal Kalimantan Tengah. UMP juga terus eksis mendorong para elite Kalimantan Tengah untuk mengarusutamakan politik santun dan berkemajuan dalam kontestasi politik lokal. Pencapaian ini tidak semata-mata muncul begitu saja, tapi merupakan hasil yang dituai dari komitmen kuat UMP dalam mencetak alumni yang berkarakter dan juga didukung oleh komitmen kuat dari civitas akademika UMP dalam membudayakan prestasi baik bagi dosen maupun mahasiswa. Fastabiqul Khoirot!

Administrasi Pembangunan

Mata kuliah Administrasi Pembangunan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Sarjana Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, khususnya Program Studi Administrasi Negara. Secara umum materi perkuliahan ini akan mengacu pada tema utamanya yakni tentang pengembangan administrasi negara di negara-negara berkembang, dengan ruang lingkup yang meliputi konsep, kebijakan, organisasional, kelembagaan, dan kepegawaian serta administrasi program-program pembangunan.Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep maupun praktek administrasi pembangunan dan permasalahannya di negara-negara yang sedang membangun/berkembang, khususnya di Indonesia.

Selengkapnya silahkan unduh materi pada link berikut:

DESAIN INTRUKSIONAL

SILABUS

Materi 1

Materi 2

Materi 3

Materi SDGs

Blog Rules!

    The journey of a thousand miles begins with one step (Lao Tzu)

Untuk memudahkan pembaca menikmati blog ini, berikut informasi penting :

  1. Blog ini adalah milik pribadi Farid Zaky Yopiannor. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMP).

  2. Secara umum blog ini berisi informasi seputar kehidupan sehari-hari saya, persoalan sosial, dinamika politik, kebijakan publik dan perkembangan isu global mutakhir.

  3. Saya senang berdiskusi dengan siapa saja dan bersemangat membantu terkait apa saja yang saya bisa.

  4. Semua isi blog ini murni tanggungjawab saya, terkecuali ada penjelasan lain.

  5. Ingin kontak saya? Gunakan link disini | faridzakyump@gmail.com | farid.zaky@umpalangkaraya.ac.id

  6. Selamat membaca dan jangan lupa untuk berbagi.